Situs Web Resmi dan Media Informasi dan Publikasi Pengaaddilan Agama Negara Kalsel

Logo Artikel

12/02/2019, Rapat Persiapan Sidang Keliling Tahun 2019

12/02/2019, Rapat Persiapan Sidang Keliling Tahun 2019

Diposting pada

 

IMG 7912

 

Selasa, 12 /02/2019, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Negara, diadakan Rapat Koordinasi persiapan sidang keliling tahun 2019 di Pengadilan Agama Negara, yang dihadiri oleh KPA Negara, WKPA Negara, Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, seluruh aparatur PA Negara termasuk pegawai Honorer PA Negara.

Rapat dipimpin oleh Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H, yang didampingi Wakil Ketua Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H dan Panitera PA Negara H. Husnan Taparrod, S.H.,. di kesempatan ini KPA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H, mengemukakan penyelenggaraan sidang keliling sesuai anggaran DIPA 04 PA Negara untuk tahun 2019, direncanakan dan kebijakan kebijakan pimpinan yang dipertanggungjawabkan.

Di tambahkan oleh  Wakil Ketua Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H mengemukakan perumusaan alukasi Anggaran untuk sidang keliling yang direncanakan dalam  4 (empat) kali kegiatan, mempersiapkan perlengkapan untuk sidang keliling termasuk transportasi kelokasi yang di tuju sekaligus membuat Tim sidang keliling yang akan berangkat ke Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan 2 (dua) kali kegiatan, Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara terutama ke Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat dengan memakai transportasi Air atau Kapal.

Kekuatan Hukm Fatwa MUI Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Diposting pada

KEKUATAN HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh: Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I.

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur)

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebeih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Faktanya fatwa-fatwa yang diproduk oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasioanl dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Namun terasa bahwa kewenangan fatwa belum mendapat tempat dan posisi yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan fatwa MUI masih saja diperdebatkan dan dianggap sinis.

Selengkapnya KLIK DISINI

Skip to content