Pada hari Senin Tanggal 22 April 2019, Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Negara dihimbau untuk melakukan kegiatan “nonbar” atau nontion bareng acara Peluncuran Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Banding Versi 3.2.0.. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengikuti instruksi Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 7 Tahun 2019, tanggal 16 April 2019 , Tentang Pembinaan dan Peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.

Urutan acara Peresmian tersebut diawali dengan doa yang dipimpin oleh Ketua PA Labuan Bajo YM. Ihyadin, S.Ag.,M.H.. Dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dari Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur YM Andreas Don Rade, S.H.,M.H., selanjutnya  sambutan dan laporan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, A.S. Pudjoharsoyo. Kemudian sambutan dari Ketua Mahkamah Agung.

 Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Yudisial dan Non Yudisial MA RI, para Ketua kamar serta para Pimpinan dari empat lingkungan peradilan,  serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan antara lain :

• Mahkamah Agung terus meningkatkan modernisasi pengadilan lewat Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) tuingkat banding versi 3.2.0 bagi empat lingkungan peradilan tingkat banding
• Melalui aplikasi perkara sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, monitoring penyelesaian perkara dan kinerja aparatyr pengadilan
• Penerapan SIPP pada pengadilan tingkat pertama dan ternyata mampu mendorong kinerja peradlan tingkat pertama

Berikut foto-foto “Nonbar” di Pengadilan Agama Negara:

 

 

 

 

 

Kemajuan teknologi di era modern ini sudah tidak bisa dielakkan lagi, teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik di rumah maupun di kantor. Sebagai salah satu kantor yang “eksis” di masa sekarang ini PA Negara harus dapat mengimbangi hal tersebut.

 

 

Rabu, 10/04/2019, Tim IT PA Amuntai datangi PA Negara guna berbagi Inovasi tentang Aplikasi PTSP yang sudah dilaksanakannya di PA Amuntai., Pemasangan Aplikasi tersebut dengan mengambil tempat di Ruang IT PA Negara, dan kiranya PA Negara memulai menggunakan aplikasi antrian PTSP, dengan aplikasi ini antrian di PTSP berjalan dengan teratur sesuai mejanya apakah ingin keantrian meja pendaftaran, meja pengambilan produk akta cerai, meja pengaduan maupun meja informasi.

 

  Tim IT PA Amuntai menambahkan lagi enovasinya untuk PA Negara dengan memasangkan Aplikasi SPPD

Dalam hal ini  Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sangat berharap dengan hadirnya 2 (dua) Aplikasi dari enovasi yang telah di berikan oleh PA Amuntai ke PA Negara ini dapat menunjang PTSP PA Negara di era modern ini yang serba elektronik dan ucapan terimakasih yang tak terhingga ke PA Amuntai yang telah bersedia datang ke PA Negara dengan berbagi enovasi yang sangat berharga ini.

 

 

 

 

Selasa, 09/04/2019, Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H mengadakan acara Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan ketiga pihak dengan bersama-sama di ruang sidang utama Pengadilan Agama Negara, yang dihadiri  oleh Wakil Ketua Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., S.H., M.H, Para Hakim segenap Aparator Pengadilan Agama Negara, Kepala BRI Cabang Kandangan, Kepala BRI Unit Daha, Kepala BRI Unit Negara, Kepala PT. POS Indonesia Kandangan beserta rombongan, dan para undangan.

Dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam administrasi pengurusan perkara, Pengadilan Agama Negara membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan menjalin kerjasama bersama PT. Pos Indonesia Kandangan dan BRI Cabang Kandangan.

Dengan adanya kerjasama tersebut masyarakat yang melakukan urusan perkara di PA Negara tidak lagi harus bolak-balik ke Bank untuk penyetoran panjar dan ke Kantor Pos untuk nazegelen surat bukti.

 

 

Di sambutannya Ketua Pengadilan Agama Negara, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H menerangkan sebenarnya sejak awal Januari semua sudah dijalankan prosesnya dengan tujuan bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara prima tetapi karena berbagai kesibukan baru sekarang bisa diformalitaskan. “Untuk kesiapannya sendiri sudah siap semuanya, mengoptimalkan kelancaran jaringan internet  untuk transaksi di mesin EDC dan yang terpenting SDM juga sudah siap dan memahami cara bertransaksinya,” ungkapnya. Beliau bersyukur dan mengucapkan terimakasih karena sejak awal dilontarkan ide untuk permohonan kerjasama tersebut langsung disambut baik sehingga prosesnya berjalan lancar.

Dalam hal legalisasi, KPA. Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H menerangkan berkaitan dengan hukum formil dalam UU legalisasi jika pihak yang mengajukan tanpa legalisasi materai dan stempel dari Kantor Pos maka surat tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti. “Meskipun tidak bisa mempengaruhi Putusan Hakim, tetapi juga sangat besar pengaruhnya dalam Putusan itu Kabul atau tidaknya, karena itu peran Kantor Pos sangat besar bagi kami,” terang beliau.

Beliau juga menceritakan sekilas sejarah Kerapatan Qadhi Negara dengan Stadbalt 1937 yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Negara yang merupakan satu-satunya Pengadilan Agama yang berada di wilayah kecamatan namun statusnya dibawah Mahkamah Agung yang sejajar di Ibukota Kabupaten, PA Negara bukan cabang dari PA Kandangan malah merupakan PA tertua yang cikal bakalnya didirikan sebelum era kemerdekaan. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat sedangkan PA Kandangan juga memiliki wilayah masing-masing yang berbeda, akan tetapi PA Negara dan PA Kandangan keberadaannya sama sama di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam artian PA Negara letaknya di Kecamatan sedangkan PA Kandangan keberadaannya di Kabupaten.

 

Dalam sambutannya Kepada BRI Cabang Kandangan, Muhammad Arief Prabowo mengucapkan terimakasih telah dipercaya sebagai bank transaksi pembayaran panjar perkara di Pengadilan Agama Negara, pihaknya memberikan kemudahan agar tidak mengantri bolak-balik lagi ke Bank.

“Kata orang ini zaman milenial, tidak manual lagi, kalau dulu transaksi antri di teller sekarang lebih banyak melakukan transaksi di mesin-mesin elektronik EDC,” ujarnya.

 

Dalam sambutannya Kepala Kantor Pos Kandangan, Bayu Eka Setiadi turut mengapresiasi selain dapat memberikan pelayanan mudah bagi masyarakat, kerjasama ini membantu kantor pos dalam penjualan materai sebagai tugas oleh Kemenkeu dalam pendistribusian materai.

Tugas kantor pos dalam hal ini melakukan nazagelen adalah mengaktifkan materai yang sudah di stempel di dokumen-dokumen, hakim tetap pada kekuasaannya mensahkan. “Istilahnya PT. Pos mensahkan perceraian orang, itu kantor pos tandatangan disitu, itulah kira-kira yang disalah artikan masyarakat ,” ujarnya.

 

 

 

Dilanjutkan dengan Penandatanganan  Nota Kesepahaman (MoU) oleh KPA. Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H,. dengan Kepada BRI Cabang Kandangan Muhammad Arief Prabowo dan Kepala Kantor Pos Kandangan, Bayu Eka Setiadi.

 Diakhir acara Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., dan Wakil Ketua PA Negara Hj. ST Zubaidah, S.Ag, S.H., M.H., mengabadikan dengan Photo bersama Pimpinan BRI Kandangan, BRI Negara, BRI Daha, dan Pimpinan PT POS Kandangan