Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan cuti bersama tahun 2020, maka pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga kontrak pada PA. Negara masuk kerja seperti biasa dan Alhamdulillah tidak ada pegawai ataupun tenaga kontrak yang masuk kerja. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan cuti bersama tahun 2020, maka pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga kontrak pada PA. Negara masuk kerja seperti biasa dan Alhamdulillah tidak ada pegawai ataupun tenaga kontrak yang masuk kerja. Walaupun di hari terakhir menjelang libur idul fitri, namun tidak membuat semangat kerja di PA. Negara  menjadi menurun. Hal ini terbukti pada hari ini Jumat, tanggal 22 Mei 2020 diadakan pengisian survey budaya kerja di lingkungan Mahkamah Agung sekaligus monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas

Sosialisasi Monitoring dan evaluasi ZI :

1. Semua koordinator dan anggota harus paham dengan pmp ZI dan pemaparanya

2. ZI adalah perubahan budaya kerja kita/ perubahan cara berfikir kita.

3. Masing-masing koordinator harus memeriksa kembali handcopy per area masing-masing

Dan Acara dilanjutkan untuk Koordinator ZI Per area masing-masing untuk mempresentasikan  per area  ZI masing-masing

Mengakhiri acara kegiatan Rapat Pengisian Survei Implementasi Budaya Kerja dan Monev Pembangunan Zona Integritas pimpinan berharap semua pihak dapat berperan aktif serta totalitas melaksanakan pembangunan ZI.

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 20 Mei 2020 Aparatur PA Negara ikuti Bimtek dan Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM. Tujuan diadakan  bimtek dan sosialisasi sebagai upaya asitensi pembangunan ZI guna memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam menuju WBK di setiap satker yang telah mengusulkan diri. 

Sebagai Narasumber dalam arahannya menekankan agar semua peserta memeriksa kelengkapan dan ketepatan dokumen, serta memberikan pemahaman tentang cara memperoleh dokumen setiap indikator dari Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

“Setiap satker ini harus melaksanakan pembangunan zona integritas secara sempurna, sehingga ZI tidak hanya terpaku dengan dokumen, namun benar-benar terinternalisasi pada setiap aparatur pengadilan.” tuturnya.

Selain itu, Narasumber juga menekankan 3 (tiga) hal penting lainya yang harus diperhatikan setiap sarker, yaitu setiap satker harus menggunakan aplikasi berbasis IT dari Badilag, melakukan inovasi pelayanan, serta melengkapi setiap sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada para pencari keadilan.

Zona Integritas adalah Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui RB, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju WBK adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju WBBM adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Langkah Membangun Unit Kerja Menuju WBK/WBBM  :

1. Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)

3. Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.

5. Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.

6. Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian  PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi.

 

Sarana Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM (6 area perubahan)

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Tatalaksana

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

4. Penguatan Pengawasan

5. Pengutanan Akuntabilitas

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat, 15 Mei 2020 PA. Negara melaksanakan  pembinaan Ketua PTA. Banjarmasin dan pengukuhan tim satgas IT Laskar Banua secara virtual Meeting, secara online demi menerapkan Social Distancing dan Physical Distancing ditengah wabah Covid-19. dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua ,Hakim Pengadilan, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Pengadilan Agama Negara .Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Menyampaikan  Mudah -mudahan dengan telah di kukuhkan tim satgas ini IT Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama dapat berjalan dengan baik dan dapat bersaing dengan wilayah-wilayah lain dan selalu berinovasi.

Acara dilanjutkan dengan Pembinaan Pengadilan kepada Hakim dan Aparatur Agama se wilayah Kalimantan Selatan, lingkup pembahasan pembinaan mengenai upaya dalam  dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pegadilan Agama selama pandemik Covid-19 dalam melaksanakan pelayanan, serta pembahasan mengenai perkembangan dan kesiapan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan dalam program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2020.

Selain itu, beliau juga menghimbau kepada pengadilan agama yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dalam pembangunan zona integritas agar mempersiapkan diri dan berusaha maksimal agar mampu memperoleh predikat tersebut.

Ketua Pengadilan Agama Negara dan seluruh jajarannya bertekad untuk melaksanakan dan mensukseskan semua program kerja Ketua PTA Banjarmasin tersebut demi kemajuan seluruh pengadilan agama di wilayah Kalimantan Selatan