Kamis, 05 Juli 2019 PA Negara menyelenggarakan Asesmen Internal  Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengujian dan penilaian kembali kesesuaian dan keefektifan penerapan sistem manajemen akreditasi serta sebagai bahan tinjauan manajemen dan tindakan perbaikan. Adapun yang menjadi  Asesmen Internal di PA Negara yaitu Achmad Sya’rani, S.H.I., selaku lead assesor didampingi oleh H. Muhammad Saleh, S.H., dan Aulia Rahman serta Zulifah, S.H., selaku anggota Asesor Internal PA Negara.

Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H selaku Top Manajemen APM PA Negara membuka kegiatan Asesmen Internal yang mana dalam sambutannya menghimbau agar seluruh aparat Pengadilan Agama Negara tidak terkecuali Pegawai Negeri Non PNS  untuk terus semangat mengikuti jalannya Asesmen Internal karena seluruh pihak terlibat dalam penerapan APM tersebut. Begitu pula Ketua APM PA Negara Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., menghimbau agar seluruh Penanggung Jawab (PJ) baik bidang Administrasi Manajemen, Kepaniteraan, dan Administrasi Kesekretariatan dan sarana prasarana dapat menyiapkan data atau dokumen yang berkaitan dengan  penilaian Assesment Internal.

Di hari tersebut Tepat pukul 02.00 Wita Asesmen Internal  Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. selaku Lead Asesor langsung mulai berbagi tugas dengan anggotanya  untuk segera melaksanakan penilaian baik wawancara, penelusuran eviden dan juga melihat dan mengamati berkas berkas yang sudah disiapkan oleh Pj masing-masing.

 

 

 

 

 

Jumat, 05 Juni 2020 PA.Negara Ikuti Pembinaan  dan Diskusi Bersama  Hukum Keluarga Islam Oleh Hakim Agung, YM. Dr. Mukti Arto S.H. Hum Secara Virtual Meeting. dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua ,Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Karyawan dan Karyawati Pengadilan Agama Negara . Dalam Pembinaan dan Diskusi Hukum Keluarga Islam Hakim Agung, YM. Dr. Mukti Arto S.H. Hum  menyampaikan :

Tugas sejati pengadilan modern adalah menyelesaikan semua masalah yang diajukan pencari keadilan melalui perkara yang menjadi wewenangnya, tanpa menyisakan masalah, apalagi menambah masalah, sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh keadilan sesuai standar baku keadilan.

Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman  mengamanatkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengandung makna:

– Pengadilan wajib menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya dengan amar yang adil, ideal, dan eksekutabel.

– Pasal ini menjadi dasar asas ius curia novit, artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum.

– Hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk dapat menyelesaikan masalah.

– Pasal 5 (1) UU-KK: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Komitmen hakim 

Menyelesaikan masalah dengan:

– Memberi keadilan sesuai standar baku keadilan.

– Memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak2 yang menurut hukum hak-haknya harus dilindungi.

– Hakim bukanlah wasit dalam pertandingan, melainkan guide dalam persidangan yang berperan membantu dan memandu serta menyelamatkan pencari keadilan agar pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh keadilan sesuai standar baku keadilan.

Kompetensi PA sebagai peradilan Islam :

-Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.“

– “Pasal 49 menetapkan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan; b.waris; c.wasiat; d.hibah; e.wakaf; f.zakat; g.infaq; h.shadaqah; dan i.ekonomi syari’ah“.

-Semua masalah yang berada dalam ruang lingkup Pasal 49 ini dan segala masalah yang timbul dari padanya disebut perkara perdata agama/ekonomi syariah;

– Karena terhadap semua perkara perdata agama/ ekonomi syariah berlaku hukum Islam, maka semua sengketanya harus diselesaikan menurut hukum Islam; dan semua ini menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai peradilan Islam.

Trio Sistem Pendekatan Masalah Yang Komprehensif

– pertama, menerapkan sistem pelayanan prima yang modern, humanis, praktis, dan berkeadilan untuk kenyaman pelayanan yang mudah, cepat, berhasil

 – kedua, menerapkan sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan agar pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh keadilan

– ketiga, menerapkan sistem peradilan yang progresif, responsif, dan akomodatif agar putusan hakim selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat

Tiga Perangkat Hukum untuk Menyelesaikan Perkara 

– Hukum materiil

– Hukum formil

– Ex officio hakim