Kamis, 11 November 2021 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pelaksanaan evaluasi Zona Integritas (ZI)  menuju Wilayah  Bebas dari Kurupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN) serta memperhatikan Program Kerja Pengawasan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sesuai Surat Nomor:2498/BP/KP.02.1/11/2021, Jakarta 10 Nopember 2021.

 

KPA Negara Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H, WKPA Negara Abdul Hamid, S.H.I, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, dan  Koorditor Area Zona Integritas PA Negara mengikuti acara tersebut secara Virtual di Ruang Media Center PA Negara, Dalam Sosialisasi Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 tersebut yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang di ikuti 4 badan Peradilan di Seluruh Indonesia.

 

Dalam Sambutannya Dwiarso Budi Santiarto Plt. Kabawas MARI mengungkapkan Berkenaan dengan upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan dan Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, saat ini telah hadir para Unit Eselon 1 dan Pimpinan Pengadilan pada unit kerja pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se  Indonesia  yang  telah direkomendasikan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk  diusulkan  memperoleh  predikat menuju WBK dan WBBM sekaligus memastikan proses penilaian mandiri dan reviu atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, Tim Penilai Internal menyampaikan rekomendasi sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) unit kerja yang telah dievaluasi dan memenuhi syarat diusulkan ke Kemenpan RB untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM, dengan rincian sebanyak :

• 241 (dua ratus empat puluh satu) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK; dan
• 73 (tujuh puluh tiga) diusulkan memperoleh predikat

Berdasarkan hasil evaluasi TPI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung memberikan saran perbaikan kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM tahun 2021 serta unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk:

1. Tetap melakukan Internalisasi Program Prioritas Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama seluruh pihak (aparatur peradilan) dalam program pembangunan ZI melalui pendekatan program per area pembangunan, atau pendekatan program ZI melalui beberapa program prioritas seperti program anti korupsi, program anti gratifikasi, program peningkatan kualitas layanan, program penegakan integritas, dan sebagainya;
2. Menjelaskan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas beserta program prioritasnya kepada stakeholder;
3. Memastikan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
4. Dokumentasikan setiap aktivitas dalam pembangunan ZI dan optimalkan saluran komunikasi yang dibangun antara unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI;
5. Jelaskan latar belakang adanya inovasi dan pastikan setiap inovasi menyentuh pada Kebutuhan dan/atau Permasalahan Stakeholder dalam dimensi Peningkatan Layanan, Penegakan Integritas dan Pencapaian Target Bagaimana pola pelibatan stakeholder dalam membangun inovasi;
6. Jelaskan, ketika inovasi diimplementasikan, unit kerja melakukan analisis atas respon dan penggunaan inovasi tersebut, terutama memastikan dampak inovasi telah dapat menjawab kebutuhan/permasalahan stakeholder atau
7. Pastikan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan secara berkala dan pastikan unit kerja telah menidaklanjuti atas hasil survei

Beliau berharap, setiap upaya perbaikan pelayanan peradilan melalui “Pemuliaan Peradilan” dan budaya anti korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI antara lain melalui program “Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)”, program “Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)”, serta ketaatan dalam penyampaian “LHKPN dan LHKASN” dilakukan secara sungguh-sungguh dan didukung pelaksanaannya oleh semua pihak di setiap unit kerja pengadilan.

 

Kamis, 11 November 2021 Briefing Pagi (Bripa) yang dilaksanakan setiap pagi, Kegiatan ini bisa memberikan semangat positif kepada Aparatur Pengadilan Agama Negara karena semangat inilah dapat menjadikan  kemampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam pekerjaan. sebagaimana cara inilah mampu menambah semangat bekerja dengan menumbuhkan budaya kerja yang baik pada tempat kerja dengan melakukan briefing pagi. melakukan briefing pagi dengan tujuan komunikasi tetap terjaga dan dapat meningkatkan produktifitas  Apratur  Pengadilan Agama Negara. Hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit tiap paginya untuk bisa menumbuhkan semangat dalam bekerja dan bisa juga mempererat dan memperkuat kekompakan kerjasama.

Setiap Pagi Sebelum melaksanakan Pekerjaan, dimulai dengan Do’a bersama, Yel-Yel Pengadilan Agama Negara dan Pemaparan  8 (delapan)  Nilai Utama Mahkamah Agung, Dan dalam kali ini di lanjutkan dengan sosialisasi dan pemaparan Zona Integritas Area 6 (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) yang disampaikan oleh Koordinator Area 6 Mar’atus Shalehah.

Briefing Pagi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Negara Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. dan didampingi Wakil Ketua PA. Negara Abdul Hamid, S.HI.

 

Dikesempatan itu juga Ketua PA Negara menyampaikan pentingnya seluruh Aparatur Pengadilan Agama Negara memahami setiap Area pada Zona Integritas dan selalu memberikan semangat motifasi tiada henti.

 

Begitu juga dengan Wakil Ketua PA Negara selalu men support kegiatan kegiatan di Pengadilan Agama Negara, sehingga terjaga ke kompakan di PA Negara ini.

 

Negara – Ketua Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Negara Abdul Hamid, S.H.I mengatakan penyelesaian tindak lanjut hasil Assessment Surveilance ketiga Pengadilan Agama Negara telah mencapai angka 90 persen. Angka ini diperoleh dari hasil telusur dokumen penyelesaian tindak lanjut pada folder ‘Bank Data’ milik Pengadilan Agama Negara.

“Kalau kita lihat sendiri sebanyak 32 temuan Tim Asesor Eksternal APM pada Assessment Surveilance ketiga yang lalu, tindak lanjut dari hasil temuan tersebut sekitar 90 persen. Artinya, 28 temuan sudah kita selesaikan tindak lanjutnya,” kata Ketua APM dalam rapat terbatas Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Media Center Pengadilan Agama Negara, Rabu (10/11). Selain itu, RTM dan form CPAR dari hasil Assessment Surveilance ketiga tersebut hampir rampung dikerjakan.

Pencapaian ini diketahui langsung oleh Top Manajer Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Negara Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., yang turut hadir dalam rapat terbatas tersebut. “Sejak Tim Asesor Eksternal APM melakukan Assessment Surveilance ketiga di Pengadilan Agama Negara pada 28 Oktober 2021, progress penyelesaian tindak lanjut dari hasil Assessment itu dalam kurun waktu kurang dari 2 pekan mencapai 90 persen. Ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama yang tidak hanya tertuang dalam dokumen tapi juga melekat kuat dalam kinerja kita,” ungkapnya.

Namun demikian, Ketua APM menilai masih terdapat sejumlah temuan yang masih belum tersentuh. Para penanggungjawab diberikan arahan keras untuk segera menyelesaikannya. “Dengan temuan yang hanya tersisa 4 item saja, hari ini kita selesaikan seluruhnya dengan dipantau langsung oleh Lead Asesor Internal Lissa Dewi Andini, S.H,” pungkas Ketua APM pada akhir rapat.

Penulis :

1. Lissa Dewi Andini, S.H. (Hakim PA Negara)
2. Iswadi Idris, A.Md. (CPNS PA Negara)

Editor by Lissa Dewi Andini, S.H.