Rabu, 26 Januari 2022 – Pengadilan Agama Negara yang diwakili oleh H. Ahmad Ramli, S.H. (Panitera) menghadiri kegiatan Rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Triwulan IV tahun 2021 yang dlaksanakan di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. HSS pada pukul 14.00 s.d. selesai.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Kabid P3A Kab. HSS Ibu Tatik Sri Rahayu serta penyampaian materi tentang “Pemenuhan Hak Sipil Informasi Dan Partisipasi Anak Untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak”.  Beliau menjelaskan mengenai indikator-indikator apa saja untuk terwujudnya sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dibagi atas 5 kluster, yaitu : Hak Sipil Kebebasan, Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar & Kesejahteraan dan  Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya serta Perlindungan Khusus.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampai materi atau arahan dari Kabid Monitoring Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab HSS Bapak Yusuf mengenai Evaluasi Kabupaten Layak Anak. Beliau menjelaskan kategori KLA berdasarkan Ukuran Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) yaitu : Pratama (1 SRA dan 1 PKA), Madya (>25% SRA dan > 1 PKA), Nindya (>50% SRA dan > 2 PKA), Utama (>90% SRA dan > 2 PKA) dan KLA (>100% SRA dan > 2 PKA).

Pada acara tersebut PA Negara juga menyerahkan laporan/data Kegiatan dalam rangka menyukseskan Kabupaten Layak Anak (HSS) kegiatan yang dilakukan oleh PA Negara selama triwulan IV (Oktober-Desember) sebagaimana MoU PA Negara bersama DP2P3A tentang Pelayanan Konseling sebagai Rekomendasi terhadap Pencegahan Perkawinan Anak) PALING KOMPPAK yang telah dilakukan pada tangggal 8 Juni 2021 hingga saat ini yang berjalan dengan lancar.

Rabu, 26 Januari 2022 – Pengadilan Agama Negara mengirim 2 orang pegawai untuk melaksanakan kegiatan  terkait konsultasi tentang tata cara pengajuan Gaji PPNPN Bulan Januari tahun 2022 melalui aplikasi terbaru yaitu PPNPN Web dan SAKTI tahun 2022 bertempat di KPPN Barabai. Kegiatan ini di laksanakan  oleh Megawati, S.E. (Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan) sekaligus merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Nor Hendra Riyadi, S.H. (Kasubbag Umum dan Keuangan) yang sekaligus merangkap sebagai pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terciptanya Tertib Administrasi pada bagian Kesekretariatan khususnya pelaksanakan di bidang anggaran pada Pengadilan Agama Negara.

Sesuai Surat Undangan Nomor W15-A10/233/HM.00/1/2022 dilaksanakanya Kegiatan Penandatanganan/ MoU antara PA. Tanjung dengan 9 (Sembilan) Instansi di Kab Tabalong dan Pembinaan dari Ketua PTA. Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita Bertempat di Pendopo Bersinar Tanjung, Kab. Tabalong.

Ketua Pengadilan Agama Negara Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. hadir memenuhi undangan ini dengan didampingi oleh Panitera PA Negara (H. Ahmad Ramli, S.H.) dan Sekretaris PA Negara (H.Abdul Khaliq, S.Ag.). Selain itu hadir pula seluruh pimpinan Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Banjarmasin.

 

Dalam kesempatan ini turut berhadir sebagai tamu kehormatan, Bupati Tabalong bapak Drs.H.Anang Syakhfiani, M.Si. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan rasa bangganya terhadap 2 Instansi Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Tabalong yaitu Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Negeri Tanjung, yaitu 2 instansi ini yang patut dicontoh dalam hal Inovasi, selain itu keduanya telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). “kedua lembaga ini adalah tempat kami bercermin dan belajar dalam hal Inovasi, keduanya terbaik dalam hal inovasi di Kabupaten Tabalong, dan PN Tanjung telah berhasil mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi tahun 2021 dan PA Tanjung telah mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi tahun sebelumnya (2020”).

 

 

 

 

 

Dalam Pembinaan Ketua PTA. BJM Drs. H. Helmy Thohir, M.H. Beliau mengungkapkan, Satu keadilan yg terlambat sama dengan artinya keadilan yang  tidak ada,jadi kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan dan selalu  menjaga integritas dan kejujuran sebagai karakter utama insan peradilan didalam memberikan pelayanan hukum dan terus tertib aset, tertib anggaran dan tertib administrasi. Wujudkan Pengadilan yg ramah, performa fisik dan mental yg kuat dan berkarakter mumpuni.

Inovasi merupakan cara agar instansi pemerintahan khususnya Pengadilan Agama untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih mudah, efisien, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit.