Negara, 10 Pebruari 2022, H. Ahmad Ramli, S.H. (Panitera), H. Abdul Khaliq, S.Ag (Sekretaris) Mar’atus Shalehah, S.HI (Panmud Permohonan) dan Nor Hendra Riyadi, S.H. (Kasubag Umum dan Keuangan) Pengadilan Agama Negara Menghadiri Zoommeeting bersama Sekretaris Jenderal  Badan Peradilan Agama MA.RI. dalam rangka lanjuti Surat dari Direktur Jenderal Dirjen Badilag Nomor 519/DJA.1/KU.00.2/2/2022 Tanggal 08 Pebruari 2022. Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 04 Tahun 2022. Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Negara. Acara Dimulai Pukul 10.00 WITA. Pada sesi pertama Sosialisasi di hadiri oleh semua Pengadilan Agama di Wilayah   Indonesia Timur. Point Penting dalam acara ini adalah Penyamaan persepsi Penggunaan Akun Bayar, Pencatatan Keuangan antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan serta Mekanisme Pembayaran yang disesuaikan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2004, Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/ 2014 tahun 2014. Surat Keputusan Dijen badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 Tahun 2022 serta  Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Hak Perjalanan Dinas.

Sidang di luar gedung atau biasa disebut Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke pengadilan karena alasan jarak, biaya, maupun transportasi. Pengadilan Agama Negara menggelar sidang di luar gedung untuk pertama kalinya di tahun 2022.

Sidang kali ini bertempat di Desa Bajayau Lama yang harus ditempuh selama 2 jam perjalanan menggunakan perahu kelotok menyusuri sungai. Sidang keliling pertama di tahun 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Februari 2022.

Dalam persidangan tanggal 9 dan 10 Februari 2022, Pengadilan Agama Negara telah menangani 19 Perkara yang terdiri dari 18 perkara dengan didominasi banyaknya perkara permohonan dispensasi perkawinan, pengesahan perkawinan (Isbat Nikah) dan hanya 1 perkara cerai talak. Majelis Hakim yang bersidang Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Panitera H. Ahmad Ramli, S.H. dan Panitera Muda Hukum Mustaqimah, S.H.I. Turut serta Moh. Ramli, S.H.I selaku Jurusita, Iswadi Idris, A.md selaku Staf, dan Aulia Rahman sebagai Supir.

Manfaat dari diadakannya sidang keliling ini tidak hanya sekadar sarana proses persidangan yang bermanfaat dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan saja, tetapi sebagai media mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan kesadaran hukum. Sebab hingga saat ini masih banyak masyarakat awam yang acap kali abai dengan pentingnya penegakan hukum.

Kamis (10/02/2022), bertempat diruang media center PA Negara, Panitera (H. Ahmad Ramli, S.H.), Sekretaris (H. Abdul Khaliq, S.Ag.), Kasubbag Umum dan Keuangan (Nor Hendra Riyadi, S.H.), dan Panmud Permohonan (Mar’atus Shalehah, S.H.I.) mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 04 Tahun 2022 melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI.

Terdapat beberapa perbedaan antara DIPA 04 TA 2021 dengan TA 2022 ini, diantaranya adalah pada DIPA 04 Tahun Anggaran 2021 sumber dana dari PNBP hanya dialokasikan pada Pengadilan Tingkat Banding, dan hanya terdapat 1 (satu) akun pada kegiatan Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) yaitu akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sedangkan pada DIPA 04 Tahun Anggaran 2022 ini sumber dana dari PNBP dialokasikan bukan hanya ke Pengadilan Tingkat Banding saja tetapi juga ke Pengadilan Tingkat Pertama. Lalu akun pada kegiatan Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akun perjalanan dinas dalam kota dan akun persediaan.

Pola penggunaan anggaran bersumber dari PNBP dilakukan secara terpusat. Untuk Peradilan Agama, PNBP diajukan oleh Ditjen Badilag kepada Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Pola penggunaan secara terpusat pada Eselon I didasarkan pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-227/PB/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Persetujuan Mekanisme Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara terpusat di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama, dan Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN.

Berdasarkan PMK 110/PMK.5/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap 1 (Bulan Januari)

Maksimal 60 % (enam puluh persen) dari pagu DIPA sumber dana PNBP

2. Tahap 2 (Bulan Juli)

Maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari pagu DIPA sumber dana PNBP

3. Tahap 3 (Bulan Oktober)

Maksimal 100 % (delapan puluh persen) dari pagu DIPA sumber dana PNBP

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Izin Penggunaan Anggaran PNBP Mahkamah Agung, maksimal anggaran PNBP yang dapat dipergunakan yaitu sebesar 21% dari target PNBP tahun berkenaan.