Negara-Selasa, 30 Agustus 2022 Bertepat di ruang media center Sekretaris PA Negara (Bapak H. Abdul Khaliq, S.Ag) dan Kasubag PTIP (Bapak H. Zaki Firdaus, S.H.I.) menghadiri Sosialisasi aplikasi E-Prima melalui daring.

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2018/SEK/HM.02.3/8/2022 mengenai Undangan Sosialisasi Aplikasi e-prima via Daring.

E-Prima merupakan kepanjangan dari Electronic Procurement Implementation Management and Accountability. Ini adalah inovasi terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membantu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dalam mengelola atau memanajemen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terstruktur, jelas, logis serta berbasis kinerja. Kemampuan aplikasi ini meliputi manajemen layanan pengadaan, manajemen pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, manajemen layanan secara elektronik, dan manajemen layanan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis. Melalui Aplikasi e-PRIMA yang didalamnya terdapat fitur- fiturnya diharapkan bisa  menjadi solusi bagi segala permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Selasa,30 Agustus 2022. Pengadilan Agama Negara melakukan penandatanganan Kerja Sama (MoU) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pemohon Dispensasi Kawin dalam Menjalani Perkawinan. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara pada pukul 08.00 waktu setempat.

Seiring dengan perubahan peraturan batas minimal usia menikah yang tertuang dalam Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019, rasio perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kerjasama ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara dalam rangka memberikan gambaran kondisi fisik anak yang hendak menikah dibawah umur serta memberikan edukasi kepada anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan anak dibawah umur yang ditetapkan Undang- Undang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui peran yang terintegrasi antara Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Pengadilan Agama Negara. Atas hal tersebut, maka upaya sebagaimana dimaksud dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin dalam menjalani perkawinan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Negara.

Penandatanganan kerjasama (MoU) dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara Ibu Nofia Mutiasari, S.Ag, M.H dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ibu dr.Hj. Siti Zainab.

 

Dalam sambutannya Ibu Nofia mutiasari, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II memberiakan apresisi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Negara.

 

Selasa,30 Agustus 2022. Pengadilan Agama Negara melakukan penandatanganan Kerja Sama (MoU) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pemohon Dispensasi Kawin dalam Menjalani Perkawinan. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara pada pukul 08.00 waktu setempat.

Seiring dengan perubahan peraturan batas minimal usia menikah yang tertuang dalam  Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019, rasio perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

 

 

Kerjasama ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara dalam rangka memberikan gambaran kondisi fisik anak yang hendak menikah dibawah umur serta memberikan edukasi kepada anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan  anak dibawah umur  yang ditetapkan Undang- Undang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui peran yang terintegrasi antara Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Pengadilan Agama Negara. Atas hal tersebut, maka upaya sebagaimana dimaksud dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin dalam menjalani perkawinan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Negara.

Penandatanganan kerjasama (MoU) dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara Ibu Nofia Mutiasari, S.Ag, M.H  dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ibu dr.Hj. Siti Zainab. 

Dalam sambutannya Ibu Nofia mutiasari, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II memberiakan apresisi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Negara.

 

 

 

 

 

Dengan dilakukannya penandatanganan MoU tersebut Ketua pengadilan Agama Negara berharap sinergitas kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pengadilan Agama Negara memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat pencari keadilan. Ketua Pengadilan Agama Negara juga mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama ini tidak berhenti hanya sebatas dengan Dinas kesehatan saja, melainkan kedepan kita akan melakukan kerjasama dengan dinas dinas terkait dengan skala yang lebih luas lagi.