Negara-Jumat, 17 Januari 2025, Pengadilan Agama Negara melaksanakan apel sore rutin pada Jum’at sore di halaman kantor Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai yang berbaris dengan rapi setelah selesai melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
Lissa Dewi Andini, S.H., bertindak sebagai pembina apel, memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh pegawai. Setelah apel selesai, seluruh pegawai berkesempatan untuk bersalaman dan saling mengucapkan selamat akhir pekan. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tampak di antara para pegawai, menambah semangat untuk kembali bekerja dengan lebih baik setelah menikmati akhir pekan.
Dengan terlaksananya apel sore ini, diharapkan seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara dapat merefleksikan kinerja selama satu minggu dan kembali dengan semangat baru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (drh)
#PengadilanAgamaNegara
#Berprestasi
#Inovatif
#Semangat
#Akuntabel

Negara, 17 Januari 2025 – Ketua Pengadilan Agama Negara Abdullah, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Khairi Rosyadi, S.H.I., serta Hakim Lissa Dewi Andini, S.H., mengikuti kegiatan sosialisasi secara daring melalui zoom meeting mengenai layanan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Sosialisasi ini bertujuan untuk memudahkan seluruh anggota IKAHI di seluruh Indonesia dalam mengakses layanan asuransi kesehatan yang disediakan oleh In-Health.

Acara yang berlangsung secara virtual ini dihadiri oleh para hakim dan anggota IKAHI dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Negara. Sosialisasi tersebut diadakan untuk memberikan informasi terkait manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh asuransi kesehatan In-Health, serta prosedur pendaftaran dan klaim yang dapat diakses oleh anggota IKAHI.
Ketua Pengadilan Agama Negara menyambut positif adanya sosialisasi ini, dengan menekankan pentingnya pemahaman terkait asuransi kesehatan bagi seluruh hakim. Sosialisasi ini juga menekankan kemudahan prosedur pendaftaran dan klaim, yang memungkinkan anggota IKAHI untuk mendapatkan manfaat asuransi kesehatan secara optimal. Diharapkan, dengan adanya layanan asuransi kesehatan ini, kesejahteraan dan perlindungan kesehatan para hakim dan keluarga mereka dapat lebih terjamin, baik di tingkat daerah maupun nasional. . (drh)
#PengadilanAgamaNegara

Negara-Jumat, 17 Januari 2025, Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara mengadakan rapat kepaniteraan yang berlangsung di Media Center Pengadilan Agama Negara. Rapat ini dipimpin oleh Panitera, Winda Herliana, S.H., dan diikuti oleh seluruh Panitera Muda, Jurusita, Jurusita Pengganti, Staf, CPNS, serta PPNPN.

Dalam rapat yang berlangsung secara intensif, beberapa agenda penting menjadi fokus pembahasan. Salah satu agenda utama adalah penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang akan diusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Penyusunan DIM ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai kendala operasional yang dihadapi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara.

Selain itu, rapat juga membahas persiapan pelaksanaan prodeo dan sidang keliling untuk tahun 2025. Program prodeo dan sidang keliling merupakan upaya Pengadilan Agama Negara untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu secara finansial.

Teknis kepaniteraan, termasuk pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi Ecourt, juga menjadi salah satu topik yang dibahas. Pengoptimalan kedua sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi proses peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Negara.

Rapat berlangsung dengan penuh diskusi dan masukan dari seluruh peserta yang hadir. Setiap masukan dan rekomendasi dicatat dengan cermat untuk mendapatkan solusi terbaik. Dengan hasil rapat ini, diharapkan Pengadilan Agama Negara dapat semakin siap dalam menghadapi tantangan di tahun 2025 dan terus berkontribusi dalam mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (slh)