Negara, 21 Februari 2025 – Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Khairi Rosyadi, S.H.I., dan Hakim Lissa Dewi Andini, S.H.,  serta didampingi oleh tenaga Teknis mengikuti webinar secara daring yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag). Webinar dengan tema “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin” ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam menangani perkara dispensasi kawin di pengadilan agama.

Acara yang berlangsung secara virtual ini dihadiri oleh berbagai peserta, termasuk hakim, panitera, serta praktisi hukum lainnya dari seluruh pengadilan agama di Indonesia. Para narasumber dalam webinar tersebut mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan dan hak anak sebagai dasar utama dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak, khususnya dalam perkara dispensasi kawin yang kini menjadi perhatian banyak pihak.
Dalam diskusinya, para narasumber menyampaikan bahwa meskipun hukum memungkinkan dispensasi kawin dalam kondisi tertentu, pengadilan harus tetap memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan anak dan harus menjaga masa depan serta hak-hak anak agar tetap terlindungi dengan baik.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara menyampaikan bahwa webinar ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk terus memperhatikan aspek perlindungan anak dalam setiap penanganan perkara dispensasi kawin, agar keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak yang terlibat.

Dengan berakhirnya webinar ini, diharapkan seluruh peserta dapat lebih memahami pentingnya prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hukum, serta memperkuat perlindungan hak anak dalam setiap proses peradilan, terutama dalam perkara dispensasi kawin yang dapat berisiko bagi perkembangan anak.(drh)

#PengadilanAgamaNegara
#Berprestasi
#Inovatif
#Semangat
#Akuntabel

Jakarta, 21 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh hakim di Indonesia untuk berkumpul di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung (MA), para hakim agung, serta para ketua empat lingkungan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding seluruh Indonesia. Ketua Pengadilan Agama Negara, Abdullah Lukman, S.H.I., M.H., mengungkapkan bahwa para hakim hadir untuk mendengarkan arahan dari Presiden selaku kepala negara.
“Datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden,” ujar Abdullah Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Abdullah Lukman juga menambahkan bahwa dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo didampingi oleh menteri-menteri kabinet terkait, telah mendengarkan laporan tahunan dari Mahkamah Agung (MA). “Presiden didampingi para menteri kabinet hadir untuk mendengarkan laporan tahunan MA,” kata Abdullah Lukman.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, ketika Presiden Prabowo mendengarkan laporan tahunan MA di Gedung MA, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada lagi hakim yang tidak memiliki rumah dinas dan harus menyewa indekos. Ia mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui bahwa banyak hakim di Indonesia yang tidak memiliki rumah dinas dan masih mengontrak tempat tinggal.
“Saya baru mengetahui betapa beratnya beban para hakim, karena setiap rakyat kita bergantung pada keputusan mereka. Saya juga mendapatkan laporan bahwa banyak hakim yang tidak memiliki rumah dinas dan masih kos. Ini tidak boleh terjadi,” ujar Prabowo.
Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo berjanji akan bekerja sama dengan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para hakim dan warga peradilan lainnya, agar kualitas hidup mereka menjadi yang terbaik.

 

 

Negara, 19 Februari 2025 – Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Negara, Panitera, Panitera Muda Gugatan, dan Staf Kepaniteraan Muda Gugatan Pengadilan Agama Negara mengikuti sosialisasi daring yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Sosialisasi ini membahas mengenai prosedur pengiriman berkas perkara banding melalui sistem Network Attached Storage yang akan diterapkan pada seluruh Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Undangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 459/PAN.PTA.W15-A/UND.HK2.6/II/2025 yang diterima pada tanggal 14 Februari 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para peserta tentang penggunaan Network Attached Storage dalam proses pengiriman berkas perkara banding, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan berkas perkara.

Dalam sesi sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah teknis dalam pengiriman berkas perkara melalui Network Attached Storage, serta manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sistem ini, seperti percepatan proses administrasi, penghematan waktu, dan pengurangan penggunaan kertas. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi kehilangan atau kerusakan berkas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses perkara banding.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan Pengadilan Agama Negara dan pengadilan agama lainnya di Kalimantan Selatan dapat segera menerapkan sistem pengiriman berkas perkara banding yang lebih modern dan efisien, mendukung upaya digitalisasi dan transformasi sistem peradilan yang semakin maju. (nfz)