Situs Web Resmi dan Media Informasi dan Publikasi Pengaaddilan Agama Negara Kalsel

Logo Artikel

PA NEGARA IKUTI RAPAT KOORDINASI BIMBINGAN TEKNIS KEPANITERAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PTA BANJARMASIN

Berita Seputar Peradilan

PA NEGARA IKUTI RAPAT KOORDINASI BIMBINGAN TEKNIS KEPANITERAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PTA BANJARMASIN

Diposting pada

Negara, 23 Oktober 2025 – Pengadilan Agama Negara mengikuti rapat koordinasi bimbingan teknis kepaniteraan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada PTA Banjarmasin dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, rapat koorninasi ini pada pukul 14.00 WITA di media center Pengadilan Agama Negara dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Negara (Abdullah,SHI.,MH), Panitera, Panmud, Bendahara PNBP serta Kasir.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk persiapan Acara Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dilaksanakan di PTA Banjarmasin pada tanggal 29 hingga 31 Oktober 2025 mendatang agar berjalan sesuai dengan harapan. (nhk)

Rapat Internal Kesekretariatan PA Negara, Perkuat Koordinasi dan tingkatkan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan

Diposting pada

Negara, 23 Oktober 2025 – Bertempat di ruang kesekretariatan Pengadilan Agama Negara dilaksanakan rapat internal kesekretariatan yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Pengadilan Agama Negara (Ahmad Muzakkir, S.H.I). Rapat Internal ini diikuti oleh Kasubag, Bendahara serta staf kesekretariatan.
Dalam rapat ini masing-masing kepala sub bagian dan staf kesekretariatan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan serta penyampaikan laporan perkembangan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dan evaluasi kinerja bidang kesekretariatan serta kendala teknis yang di hadapi.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan serta untuk menilai kembali berbagai aspek terkait pengelolaan Administrasi dan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan yang berfungsi sebagai Pendukung Operasional dan pelayanan di Pengadilan Agama Negara. (nhk)

SEMINAR NASIONAL 2025MAHKAMAH ISLAM TINGGI (MIT)PEMBUKA TABIR SEJARAH EKSESTENSI PERADILAN AGAMADALAM REFORMASI HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Diposting pada

Negara, 23 Oktober 2025 – Pengadilan Agama Negara mengikuti Seminar Nasional Mahkamah Islam Tinggi (MIT) yang dilaksanakan secara daring di Media Center Pengadilan Agama Negara Pukul 09.00 WITA, kegiatan ini diikuti oleh Ketua, wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panmud, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penelusuran sejarah dan eksistensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam reformasi hukum nasional.
Seminar akan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., . Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber nasional terkemuka, di antaranya:
Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. – Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI (Narasumber Utama)
Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. – Ketua PTA Surabaya (Pemateri I)
Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. – Purnabakti Ketua PTA Mataram (Pemateri II)
Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. – Guru Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS (Pembahas I)
Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M. – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Pembahas II).

Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah akademik untuk memperkuat identitas dan peran Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional serta membangun kesadaran baru tentang pentingnya integritas dan profesionalisme hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.
Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surakarta menjadi pembuka tabir penataan sistem peradila agama di Indonesia, karena ai merupakan Pengadilan Tingkat Banding pertama dan cikal Bakal lahirnya Pengadilan tingkat banding lainnya. Selain mengangkat nilai sejarah, seminar ini menjadi refleksi terhadap peran PTA sebagai pembina bagi satuan kerja di bawahnya, sekaligus pelaksana fungsi pengawasan dan pemeriksaan perkara melalui tingkat banding.(nhk)

Skip to content