Tentang Pengadilan

Jakarta, 11 Juli 2025 – Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 852/DJA/DL1.10/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kembali menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis tersebut secara daring.

Bimbingan teknis tahun 2025 ini mengusung tema “Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga teknis peradilan agama dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Bapak Rezafaraby, S.H., LL.M., Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas. Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dan pelaksanaan layanan peradilan yang inklusif, serta perlunya penguatan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan kaum rentan.

“Negara hadir untuk memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis dan sensivitas sosial aparat peradilan agama menjadi sangat penting,” tegas Rezafaraby.

Kegiatan ini diikuti oleh para hakim, panitera, dan aparatur teknis lainnya dari seluruh satuan kerja peradilan agama di Indonesia. Selain menjadi bagian dari upaya reformasi sistem peradilan, bimbingan teknis ini juga merupakan wujud komitmen Badilag dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan tenaga teknis peradilan agama semakin mampu memberikan layanan hukum yang profesional, humanis, dan berpihak kepada mereka yang membutuhkan perlindungan lebih dari negara.