Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah PTA Banjarmasin Daring ke PA Negara

 

 

Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Negara, Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Negara mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan secara daring oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, 16 Desember 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pengadilan Agama Negara secara menyeluruh, baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan, serta memberikan arahan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Abdullah, S.H.I., M.H., memaparkan secara singkat kondisi terkini Pengadilan Agama Negara. Pemaparan tersebut mencakup berbagai hal penting seperti jumlah pegawai yang ada, realisasi anggaran yang telah diterapkan, jumlah perkara yang sudah diterima, serta pencapaian persentase perkara yang telah diproses melalui sistem e-Court. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hatibinwasda, Bapak Drs. Mustopa, S.H., dalam pemaparannya memberikan apresiasi terhadap kinerja Pengadilan Agama Negara yang telah menunjukkan kemajuan yang baik, terutama dengan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Pencapaian ini menunjukkan komitmen tinggi Pengadilan Agama Negara dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
Ibu Lisna Hilalina, S.Ag., M.H., dan Bapak Sigit Prasetiyo, S.Kom., selaku Asisten Hatibinwasda, turut menyampaikan hasil temuan terkait pengawasan laporan perkara serta menyampaikan hasil pengawasan di bagian kesekretariatan. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perkara dan juga administrasi kesekretariatan, guna mendukung kelancaran operasional pengadilan.
Terakhir, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Bapak Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., memberikan arahan terkait pembuatan Surat Keputusan (SK) Pengelola Informasi, yang harus mengacu pada KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Beliau juga menekankan pentingnya mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diraih oleh Pengadilan Agama Negara, meskipun menghadapi keterbatasan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana yang ada. Dengan semangat kerja keras dan komitmen tinggi, beliau optimis Pengadilan Agama Negara akan tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga integritas, dan terus berinovasi untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik dan transparan.