Kekuatan Hukm Fatwa MUI Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

KEKUATAN HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh: Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I.

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur)

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebeih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Faktanya fatwa-fatwa yang diproduk oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasioanl dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Namun terasa bahwa kewenangan fatwa belum mendapat tempat dan posisi yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan fatwa MUI masih saja diperdebatkan dan dianggap sinis.

---

Selengkapnya KLIK DISINI