Ketua PA. Negara Ikuti Rapat Koordinasi PTA. Banjarmasin & PA. Se Kal-Sel Pembinaan Pelaksanaan ZI Menuju WBK Dan WBBM Oleh Auditor Bawas MA RI

 

Banjarbaru – Kamis (23/07/2020) bertempat di ruang Aula Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dimulai pukul 09.00 WITA dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan ZI Menuju WBK Dan WBBM Oleh Auditor Bawas MA RI Ferri Taufik Ferdiansyah, SE.,Ak.,M.Ak.,CA.,CFrA PTA. Banjarmasin dengan PA Se Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ketua PTA. Banjarmasin, dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan.Rapat Koordinasi yang diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua PTA Banjarmasin sekaligus membuka acara secara resmi.

 

 

Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan ZI Menuju WBK Dan WBBM membahas tentang :

5 LANGKAH STRATEGIS MEMBANGUN ZI :

1. KOMITMEN Komitmen pimpinan dan semua pegawai dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama
2. KEMUDAHAN PELAYANAN Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitallitty untuk kepuasan publiK
3. INOVASI PADA LAYANAN Membuat program/inovasi yang membuat unit kerja lebih dekat, lebih mudah, lebih sederhana dan lebih cepat dalam memberikan/ menyampaikan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut
4. MONITORING DAN EVALUASI Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program/rencana kerja yang sedang dijalankan tetap on track
5. MANAJEMEN MEDIA Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat

Langkah Membangun Unit Kerja Menuju WBK/WBBM :

1.Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2.Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)

3.Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.

4.Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan

5.Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.

SASARAN REFORMASI BIROKRASI :

1. Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
2. Pemerintah yang efektif dan efisien
3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

PERMENPAN RB NO. 10 TAHUN 2019 :

1. WBK : Predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan percontohan yang mampu mencegah KKN
2. WBBM: Predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan percontohan yang mampu mencegah KKN dan memberikan pelayanan public berkualitas

PENILAIAN ZONA INTEGRITAS :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN : Upaya Unit Kerja dalam merubah mind set dan budaya organisasi memiliki budaya kerja yang bersih dan melayani  

2. TATA LAKSANA : Upaya Unit Kerja dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja
3. MANAJEMEN SDM : Upaya Unit Kerja dalam mengelola SDM dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM

4. AKUNTABILITAS Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber Daya

5. PELAYANAN PUBLIK Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi menjadi lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat

6. PENGAWASAN Upaya Unit Kerja dalam memastikan seluruh anggota unit kerja melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan bebas penyimpangan.

PEDOMAN EVALUASI DAN PENILAIAN ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (CRITICAL POINT) :

1. Pertimbangan Profesional dalam memberikan penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi; (KKE Persyaratan Formal vs Kesan Pertama di lingkungan pengadilan secara VIRTUAL)
2. Penilaian terhadap Inovasi Pelayanan
3. Survey Eksternal
4. Penilaian Role Model “Presentasi oleh Pimpinan terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas khususnya Proses Bisnis pelayanan”
5. Pengujian atas pemahaman aparatur terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
6. Integrasi Data Dukung APM – Reformasi Birokrasi – Zona Integritas;
7. Pastikan Proses Bisnis Pelayanan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan