Ketua Pengadilan Agama Negara Mengikuti Agenda Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2020

 

Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag., M.H. mengikuti acara Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung RI Tahun 2020 secara daring. Ketua Pengadilan Agama Negara mengikuti kegiatan Laptah Mahkamah Agung bertempat di ruang kerjanya pada pukul 10.00 WIB. Sebagaimana surat undangan yang disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung tertanggal 15 Februari 2021.

Laporan Tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan laptah diluar dari yang biasanya, karena pada tahun ini laptah Mahkamah Agung dilaksanakan ditengah pandemic Covid 19, oleh karenanya laptah dilangsungkan secara daring bagi satuan kerja yang ada di daerah. Bagi satuan kerja yang berada di wilayah ibu kota Jakarta, Mahkamah Agung menghadirkan para pimpinannya dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1, hakim ad hoc, hakim agung dan pimpinan Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung di gedung Medan Merdeka.

Para hadirin yang hadir secara langsung dalam acara sidang pleno Mahkamah Agung dengan agenda tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 mengikuti rangkaian acara dengan memperhatikan dan menegakkan protokol pencegahan penyebaran dan penularan virus covid 19 dengan menggunakan masker dan alat pelindung diri yang lainnya serta tak lupa dengan menjaga jarak (fisical distancing).

Hal tersebut ditegaskan dalam tata tertib pelaksanaan acara yang dikeluarkan oleh panitia. Tata tertib tersebut antara lain berbunyi bagi undangan maupun peserta sidang yang hadir secara fisik di gedung Mahkamah Agung mohon menjaga protokol covid 19 dan mengubah nada deriing telepon genggam menjadi getar atau nada diam selama acara berlangsung.

 

 

Sebelum acara laporan tahunan dimulai, secara bergiliran para tamu yang hadir secara fisik maupun virtual memasuki ruang sidang pleno. Urutan masuk ruang sidang pleno laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 dimulai dari para Ketua Pengadilan tingkat pertama, dilanjutkan para Ketua Pengadilan tingkat banding, pejabat eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, para hakim ad hoc, hakim agung, Ketua Mahkamah Agung dan terakhir Presiden dan Wakil Presiden RI.

Fokus kebijakan Mahkamah Agung pada tahun 2020 berfokus pada optimalisasi peradilan modern berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung baik berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung. Aturan tersebut dihasilkan sebagai respons guna memenuhi keperluan dunia penegakan hukum yang pada periode sebelumnya telah mulai dilaksanakan.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin menyampaikan dalam sambutannya, bahwa tujuan utama sistem peradilan modern adalah mempercepat proses dan member kemudahan bagi pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara. Bahwa inovasi peradilan elektronik yang terus dikembangkan Mahkamah Agung RI memungkinkan proses peradilan berlangsung cepat dan terukur dengan sistem perangkat yang terintegrasi.

Pada laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 yang dihadiri juga oleh pimpinan mahkamah agung dan delegasi negara tetangga secara virtual tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan capaian-capaian selama tahun 2020. Pencapaian tersebut meliputi bidang teknis yudisial dan juga teknis kesekretariatan.

 

 

Dibidang teknis yudisial, beban perkara Mahkamah Agung tahun 2020 sebanyak 20.761 perkara dengan rincian sebanyak 20.544 perkara masuk pada tahun 2020, dan 217 perkara merupakan sisa perkara tahun 2019. Dengan jumlah perkara tersebut, produktivitas penyelesaian perkara Mahkamah Agung tahun 2020 mencapai 99,04%. Prosentase tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan penerimaan perkara sebanyak itu di tahun 2020, merupakan jumlah penerimaan perkara terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Dengan jumlah hakim agung yang relative lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketepatan waktu pemutusan perkara di Mahkamah Agung mampu mencapai angka 96,65%.

Untuk pengadilan tingkat banding, kinerja penanganan perkara mencapai 76,22%. Prosentase tersebut terdiri atas beban perkara 42.095 perkara dan perkara yang dapat diputus adalah sebanyak 32.077 perkara. Untuk kinerja penanganan perkara di tingkat pertama mampu mencapai 98,06%. Dengan rincian beban perkara yang ditangani sebanyak 3.893.107 perkara, sebanyak 3.772.035 perkara berhasil diputus sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 45.474 perkara.

Kebijakan Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui aplikasi e-court pada penerimaan perkara pengadilan tingkat pertama mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2019, jumlah perkara melalui e-court sebanyak 47.244 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut melonjak tajam mencapai 186.987 perkara atau mengalami peningkatan 295%.

Kebijakan lain yang digulirkan yaitu tentang sistem persidangan elektronik, sejak berlakunya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 terdapat 115.455 perkara yang telah berhasil diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Sistem persidangan secara elektronik sendiri, kini telah berjalann secara efektif di empat lingkungan peradilan.

Selain penyelesaian perkara secara litigasi, Mahkamah Agung juga terus beruoaya untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi dan diversi. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 5.177 perkara dapat diselesaikan menggunakan metode mediasi. Dan sebanyak 24 perkara mampu diselesaikan dengan metode diversi. Mahkamah Agung juga telah melakukan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mendukung program kemudahan berusaha di Indonesia dengan mekanisme gugatan sederhana.

Dalam bidang keuangan, Mahkamah Agung mampu memberikan kontribusi terhadap keuangan Negara dengan rincian Rp 5.648.296.731.748,5 berasal dari denda dan uang pengganti putusan Mahkamah Agung, Rp 52.858.725.679.787 berasal dari denda dan uang penggantu putusan pada pengadilan tingkat pertama. Dari penarikan PNBP, Mahkamah Agung memberikan kontribusi senilai Rp 71.710.015.121.

Realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020 dari total pagu anggaran setelah mengalami penyesuaian senilai Rp 9.855.005.914.000 dengan penyerapan anggaran senilai Rp 9.406.222.310.551, hal itu setara dengan capaian 95,45%. Dalam hal pengelolaan anggaran berdasarkan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual, Mahkamah Agung secara berturut-turut selama 8 tahun mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam hal kebijakan pembangunan zona integritas tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada 85 satuan kerja. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diberikan kepada 9 satuan kerja (pengadilan). Total keseluruhan sejak digulirkan tahun 2018, terdapat 155 satuan kerja yang telah memiliki predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 9 satuan kerja (pengadilan) dengan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Selain itu penghargaan juga telah dicapai oleh Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2020 yang dinobatkan sebagai Pemimpin Perubahan tahun 2020.

 

 

Kedepan, Mahkamah Agung terus berkomitmen dalam mewujudkan birokrasi bersih, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek yang menentukan bagi optimalisasi peradilan modern. Untuk itu, Mahkamah Agung telah memberikan pelatihan bagi aparatur peradilan di tahun 2020 dengan capaian 107,9%. Dimana target awal, pelatihan yang ingin diselenggarakan sebanyak 2.986 aparatur. Namun dalam realisasinya mampu mencapai 3.221 aparatur peradilan. Pelatihan bagi aparatur peradilan terdiri atas pelatihan kompetensi teknis manajemen dan kepemimpinan. Pelatihan bidang manajemen dan kepemimpinan tahun 2020 berhasil melampaui target yang ditetapkan sejumlah 4.399 aparatur, namun dalam realisasinya mencapai 16.893 aparatur. Bahkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang manajemen dan kepemimpinan mampu memecahkan rekor dunia MURI sebagai diklat aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020.

Pada akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan nasihat bagi seluruh warga peradilan dengan menyampaikan kata-kata mutiara “Di bali semua musibah yang terjadi selalu ada hikmah kebaikan yang dipetik, karena Allah SWT tidak pernah menurunkan sesuatu ke muka bumi ini dengan sia-sia. Maka tugas kita adalah mengambil hikmah dari setiap kebaikan itu, agar kita senantiasa menjadi insan bersyukur.”

Pada kesempatan laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2020 ini, Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi tinggi atas capaian yang diperoleh Mahkamah Agung. Beliau juga berharap kedepan, prestasi tersebut dapat untuk terus ditingkatkan agar masyarakat Indonesia bisa mengakses keadilan dengan semakin mudah, cepat dan murah.

Menutup rangkaian kegiatan laporan tahunan, dilaksanakan pengumuman pemenang lomba foto peradilan 2021 dengan tema mengabadikan peradilan yang agung.