KPA Negara Abdul Hamid, S.H.I., Narasumber di Kecamatan Daha Barat

 

Selasa, 13/12/2022 Dengan adanya Program Kerja Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Darul Ulum Kandangan, sesuai surat Nomor: 031/KKN-STAIDU/DS-TNJSLR/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022, Ketua Pengadilan Agama Negara Abdul Hamid, S.H.I., bertolak ke Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan jalur darat kemudian jalur sungai sehingga memerlukan waktu 1 (satu) jam lebih untuk menuju tempat tersebut, beliau dimintakan sebagai Narasumber di Sosialisasi pada Tema ” Pernikahan Dini dan Pernikahan Dibawah Tangan “.

Dalam kasus perceraian bagi pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini (pernikahan usia anak) dan pernikahannya pun di bawah tangan atau tidak mendaftarkan perkawinannya pada PPPN Kantor Urusan Agama setempat. yang diajukan terjadi para pihak melampirkan Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa untuk melakukan pengurusan perceraian. Kondisi ini terbilang ironis, dalam memahami peraturan tentang Perkawinan dan Perceraian serta akta autentik yang terkait dengan itu yang dapat membuktikan perkawinan dan perceraian seseorang.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mengatur hubungan hukum antar individu termasuk didalamnya adalah ikatan perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktanya, perkawinan di bawah tangan selain merugikan terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut juga sesungguhnya merugikan atau setidaknya menyulitkan bagi pelaku nikah di bawah tangan tersebut, terutamanya dalam hal administrasi kependudukan, misalnya saat akan mendaftar kerja baik sebagai pegawai negeri maupun swasta, dalam hal ini akta nikah menjadi hal yang harus ada jika yang bersangkutan berstatus kawin.

Abdul Hamid, S.H.I Ketua Pengadilan Agama Negara yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut memaparkan aturan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Selain itu, dispensasi kawin untuk anak yang berusia di bawah 19 tahun hanya dapat dikabulkan apabila permohonan dispensasi kawin diajukan karena alasan yang sangat mendesak dan disertai oleh bukti-bukti pendukung yang cukup.

Diharapkan dengan diselenggarakannya Sosialisasi tersebut dapat menginspirasi warga sekitar untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Dengan demikian angka perkawinan usia anak menurun, akses untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, dan tentunya memiliki implikasi yang sangat baik bagi kesehatan anak dan perekonomian.