Pemaparan terkait eksekusi dan putusan dari YM Hakim Agung MA-RI

(Senin, 30 November 2021) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengadakan acara Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama melalui media Zoom Meeting dan Live Streaming via Youtube. Bimtek kali ini mengusung tema “Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Eksekusi Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”. Turut hadir pada acara tersebut bertindak sebagai narasumber yaitu YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Agama MA-RI). Bapak Wakil Ketua PA Negara (Abdul Hamid, S.H.I.) mengikuti acara Bimtek tersebut secara virtual ditempat.

 

 

Yang Mulia Hakim Agung mengatakan putusan pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusan. Menurut hukum perdata formil, eksekusi adalah sebuah tindakan melaksanakan atau menjalankan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Menurut Sutikno Mertokusumo dalam bukunya (Hukum Acara Perdata Indonesia, 1993) Eksekusi yang dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak tidak memerlukan tindakan pengadilan. Tindakan Eksekusi baru diperlukan jika pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela.

Ada beberapa hal terkait asas eksekusi putusan diantaranya antara lain : 1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, 2. Putusan bersifat kondemnatoir (penghukuman), 3. Putusan yang berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap & pasti antara para pihak, 4. Karena sudah tetap, maka harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum, 5. Cara mentaati putusan dapat dilakukan secara sukarela  ataupun upaya paksa.

 

 

Penulis : Alfi Syahrin Taufiq, A.Md., S.Ak. (Staf Kesekretariatan PA Negara) 

Editor : Nor Hendra Riyadi, S.H. (Kasubbag Umum dan Keuangan PA Negara)