Penadatanganan Kerjasama/ MoU Antara PA. Tanjung dengan 9 (Sembilan) Instansi di Kab. Tabalong dan Pembinaan dari Ketua PTA. Banjarmasin

Sesuai Surat Undangan Nomor W15-A10/233/HM.00/1/2022 dilaksanakanya Kegiatan Penandatanganan/ MoU antara PA. Tanjung dengan 9 (Sembilan) Instansi di Kab Tabalong dan Pembinaan dari Ketua PTA. Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita Bertempat di Pendopo Bersinar Tanjung, Kab. Tabalong.

Ketua Pengadilan Agama Negara Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. hadir memenuhi undangan ini dengan didampingi oleh Panitera PA Negara (H. Ahmad Ramli, S.H.) dan Sekretaris PA Negara (H.Abdul Khaliq, S.Ag.). Selain itu hadir pula seluruh pimpinan Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Banjarmasin.

 

Dalam kesempatan ini turut berhadir sebagai tamu kehormatan, Bupati Tabalong bapak Drs.H.Anang Syakhfiani, M.Si. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan rasa bangganya terhadap 2 Instansi Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Tabalong yaitu Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Negeri Tanjung, yaitu 2 instansi ini yang patut dicontoh dalam hal Inovasi, selain itu keduanya telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). “kedua lembaga ini adalah tempat kami bercermin dan belajar dalam hal Inovasi, keduanya terbaik dalam hal inovasi di Kabupaten Tabalong, dan PN Tanjung telah berhasil mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi tahun 2021 dan PA Tanjung telah mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi tahun sebelumnya (2020”).

 

 

 

 

 

Dalam Pembinaan Ketua PTA. BJM Drs. H. Helmy Thohir, M.H. Beliau mengungkapkan, Satu keadilan yg terlambat sama dengan artinya keadilan yang  tidak ada,jadi kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan dan selalu  menjaga integritas dan kejujuran sebagai karakter utama insan peradilan didalam memberikan pelayanan hukum dan terus tertib aset, tertib anggaran dan tertib administrasi. Wujudkan Pengadilan yg ramah, performa fisik dan mental yg kuat dan berkarakter mumpuni.

Inovasi merupakan cara agar instansi pemerintahan khususnya Pengadilan Agama untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih mudah, efisien, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit.