Pengadilan Agama Negara Menghadiri Dialog Yudisial MARI dengan FC&FCOA secara Daring

 

Negara – Jumat, 23 Februari 2024, Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FC&FCOA), AIPJ2, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang pertukaran pengetahuan, akan diselenggarakan kegiatan Dialog Yudisial Online dengan MARI-FCFCOA. Acara yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini mengusung tema penting yaitu “Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama”.Kegiatan ini dihadiri oleh Pengadilan Agama Negara secara daring beserta seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di segala penjuru indonesia.

 

 

Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Abdul Hamid, S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Negara, Ibu Lissa Dewi Andini, S.H., beserta Panitera Pengadilan Agama Negara, Bapak Muhammad Kharis Ridhani, S.H. terlihat berkumpul di Ruang Media Center untuk menyaksikan seluruh rangkaian acara kegiatan Dialog Yudisial Online ini.

 

 

Kegiatan ini diisi oleh narasumber-narasumber yang hebat, diantaranya YM. Prof. Dr. Drs. H. Aman Suadi, S.H., M.Hum., M.M., selaku Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, The hon. Judge Patricia Mercuri selaku Deputy Chief Judge FCFCOA, Dr. H. Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya, dan The Hon. Justice Suzzane Christie dari FCFCOA.

 

 

Kegiatan dialog yudisial online ini juga menjadi forum untuk terus berkolaborasi dan berbagi pengetahuan antar negara dalam upaya memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem peradilan. Melalui kegiatan ini juga dapat terlihat bahwa Pengadilan Agama Negara, Mahkamah Agung RI, dan FC&FCOA telah menunjukkan komitmen mereka terhadap peningkatan akses keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sekaligus memperkuat hubungan internasional dalam bidang yudisial.