Pengadilan Agama Negara mengikuti Seminar Nasional Ekonomi Syariah secara virtual (Webinar)

 

 

 

Rabu 26 Agustus 2020 bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Negara Kelas II, Pengadilan Agama Negara  mengikuti Seminar Nasional Ekonomi Syariah secara virtual (webinar) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 3019/DjA.HM.00/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal pelaksanaan Seminar Nasional Ekonomi Syariah. Seminar Nasional Ekonomi Syariah secara virtual (webinar) ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI/Ketua Dewan Syariah Nasional, Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Pejabat Eselon II MA RI, Para Narasumber dan seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Seminar Nasional Ekonomi Syariah diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT RI ke 75 dan sekaligus HUT ke 75 Mahkamah Agung RI yang mengusung Tema “ Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang berkeadilan Indonesia”.

Acara diawali dengan penyampaian Laporan Kegiatan selaku Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur , S.H.,M.H, Dirjend Badilag menyampaikan acara ini terselenggara karena adanya kerjasama antara Mahkamah Agung RI-Ditjend Badilag dengan Dewan Syariah Nasional MUI yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas Para Hakim Peradilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah
2. Menyamakan persepsi atas penerapan hukum ekonomi syariah
3. Memperkuat kepercayaan masyarat terhadap peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
4. Peningkatan pengetahuan dan wawasan para pemegang kepentingan dalam pelaksanaan ekonomi syariah
5. Mensosialisasi ekonomi syariah dan prospek penerapan hukum keplitan syariah di Indonesia
6. Untuk memperkuat sistem ekonomi syariah dan penegakan hukumnya dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI Dengan dewan Syariah Nasional MUI.

Sambutan Wakil Presiden RI/ Ketua DSN MU Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin yang sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional Ekonomi Syariah secara virtual (webinar) dalam sambutannya Wakil Presiden RI sangat mengapresiasi pelaksanaan Seminar Nasional Ekonomi Syariah karena mengangkat tema yang strategis yaitu “ Penguatan dan Penegakan Hukuk Ekonomi Syariah yang berkeadilan Indonesia” Penegakan hukum merupakan salah satu pilar pelaksanaan ekonomi syariah yang belum mendapatkan perhatian yang memadai padahal keberadaannya merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah, hal ini salah satu momentum dalam rangka pembenahan dan peningkatan aspek hukum ekonomi di Indonesia yang belum mendapat perhatian, ada beberapa hal penting terkait perkembangan ekonomi syariah yaitu :

1. Indonesia telah menjadi Negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak didunia
2. Jumlah aset per April 2020 sebesar Rp. 1.496,05 triliun
3. Indonesia memiliki nasabah ritel terbesar dalam pasar tunggal degan total lebih dari 23 juta rekening

Sebagai Keynote Speech Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H) menyampaikan beberapa hal yang sangat penting tetntang kebijakan Mahkamah Agung RI upaya untuk mendukung pemerintah mewujudkan kemudahan dalam berusaha di bidang ekonomi syariah, Mahkamah Agung selama tahun 2019 bersama kelompok kerja telah melakukan perubahan terkait dengan kemudahan berusaha antara lain :

1. Penyempurnaan kerangka hokum pengadilan elektronik pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagai pengganti Perma Nomor 3 Tahun 2018
2. Pengesahan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur Gugatan sederhana
3. Pelatihan yang mendukung kemudahan dalam berusaha

Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi “Para Hakim Peradilan Agama memiliki peran penting dalam mendorong kemudahan berusaha di sektor ekonomi syariah.

Beberapa Narasumber yang hadir pada acara eminar Nasional Ekonomi Syariah secara virtual (webinar) yaitu Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2020 (Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H), Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI (Dr. Amran Suadi, S.H.,M.M.,M.Hum), Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI (Dr. Drs. H. Aco Nur , S.H.,M.H), Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (Prof. Dr. Jaih Mobarok, S.E.,S.H.,M.Ag) dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (Dr. Setiawan Budi Utomo).menyampaikan terkait Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah, Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian pesat hal ini didukung secara politis oleh Pemerintah komponen ekonomi di Indonesia. Ekonomi syariah diatur dalam Undang-undang Perbankan dan hukum yang berlaku yang memberikan kemudahan untuk mengatur aturan, Harapannnya Indonesia dapat menjadi Kiblat Ekonomi Syariah Dunia, untuk mewujudkan cita-cita itu dipandang perlu upaya penguatan sistem ekonomi syariah dalam berbagai aspek termasuk penyelesaiian sengketanya.

Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenanganoleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas dan profesionalitas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah untuk memberikan putusan yang adil. Para Hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah tentu saja tidak boleh terlepas dari sumber-sumber hukum dan regulasi yang berlaku dibidang ekonomi syariah.

Pemahaman secara mendalam menjadi sebuah harapan tersebesar bagi hakim agar lebih mudah, tepat dan benar dalam menerapkan pada saat memeriksa, mengadili perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Fatwa dari DSN MUI merupakan sumber hukum lahirnya regulasi pemerintah di bidang ekonomi syariah, antara lain OJK, Peraturan Bank Indonesia, PMK dan lainnya.

Setelah Para narasumber menyampaikan makalahnya Dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab untuk seluruh peserta webinar yang hadir secara virtual, pada webinar kali ini peserta sangat antusias mengikutinya sehingga Moderator membatasi pertanyaan dan meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengirimkan beberapa pertanyaan yang belum terpecahkan melalui e-mail dan akhir dari rangkaian acara webinar ditutup secara resmi oleh Direktur Jendral Badilag Mahkamah Agung RI (Dr. Drs. H. Aco Nur , S.H.,M.H).