PERAN SERTA PENGADILAN AGAMA NEGARA dalam UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Kamis, 07 oktober 2021 bertempat di Aula DP2KBP3A dalam kegiatan monitoring Pencegahan Perkawinan anak di 13 Kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yang dimonitoring secara langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak propinsi Kalsel, Dinas Pendidikan Propinsi Kalsel dan Pengadilan Tinggi Agam Banjarmasin.

Dalam Kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Negara (Nofia Mutiasari, S.Ag.,M.H.) memberikan paparan tentang upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Negara dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengingat masyarakat wilayah negara memiliki karakteristik yang berbeda dan sulit untuk mengikuti pembaharuan masa yang semakin berkembang salah satunya terkait dengan perkawinan usia anak, meskipun dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah dilakukan perubahan tentang batasan syarat usia bagi seserang yang akan melaksanakan pernikahan yaitu 19 tahun, namun tidka mengubah cara pandang di wilayah negara.

Terhadap permasalah tersebut, Ketua Pengadilan Agama Negara telah mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan perkainan anak, diantaranya;

1. Sosialiasasi tentang dampak resiko perkawinan usia anak yang dilakukan secara internal di lingkungan PA negara juga sosialisasi secara eksternal yang secara langsung kepada masyarakat melalui desa pada kegiatan sidang keliling di beberapa desa yang jauh dari jangkau PA Negara,
2. Sosialisasi melalui brosur tentang dampak resiko perkawinan anak, yang tersedia di PA negara serta sosialisasi melalui WebSite dan media sosial PA Negara;
3. Kerjasama dengan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikemas dalam inovasi “PALING KOMPAK” pelayanan Konseling sebagai rekomendasi terhadap pencegahan Perkawinan Anak;
4. Peran Aktif Hakim dalam persidangan perkara Dispensasi Kawin, dengan memberikan penasehatan pengarahan, pembekalan pengetahuan tentang manajemen konflik, reproduksi, bahkan memberi pengarahan bagaimana menjalankan rumahtangga jika memang pernikahan di usia anak tetap dilaksanakan;
5. Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Negara, yaitu memperketat persyaratan dalam pengajuan perkara Dispensasi Kawin, dan pembatasan penerimaan istbat nikah yang diboleh hanya untuk pernikahan siri/dibawah tangan yang dilaksanakan sebelum tahun 2010, dengan alasan banyaknya pihak perkara isbat nikah yang saat menikah dibawah tangan usianya belum mencapai 19 tahun;

Dalam kegiatan ini Ketua PA Negara menyampaikan dengan komitmen bersama yang telah terjalin dengan Dinas terkait menyatukan tujuan dalam pencegahan perkawinan, membangun sinergi secara bersama-sama diharapkan semakin meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terhadap dampak resiko perkawinan usia Anak, sehingga jika kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dengan harapan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta ikut berperasn langsung dalam pencegahan perkwainan anak, dengan demikian maka kedepannya kabupaten Hulus Sungai Selatan akan mampu menurunkan tingkat pernikahan usia anak, karena upaya pencegahannya menjadi tanggung jawab bersama.

Pengadilan Agama Negara akan selalu berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun yang bermanfaat, karena PA Negara BISA Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel