Peraturan Ekonomi Syari’ah

PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH
 

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana
   • Gugatan Perkara Sederhana
   • Jawaban Terhadap Gugatan Sederhana
   • Penetapan Perkara Dismissal
   • Penetapan Perkara Gugur
   • Putusan Hakim Majelis Hakim Tunggal
   • Memori Keberatan
   • Kontra Memori Keberatan
   • Putusan Hakim Majelis
   • Akta Perdamaian
   • Akta Perdamaian di Luar Sidang
   • Draft SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal
   • Draft SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana
   • Register Induk Perkara Gugatan Sederhana
2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah
4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
6. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
7. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
8. Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi hakim Ekonomi Syari’ah
9. Sema Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
10. Sema Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
11. Sema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan