Rapat Monitoring Dan Evaluasi SILPA

 

 

 

 

 

 

 

Selasa  14 Juni 2020, Pengadilan Agama Negara mengadakan rapat Monitoring Dan Evaluasi SILPA (Sistem Layanan Antar Produk Pengadilan Agama) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., KPA.Negara, Hj. St Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. ,  Panitera dan Aparatur Pengadilan Agama Negara dan tenaga kontrak.

 

 

Dalam Hasil  Rapat  Monitoring Dan Evaluasi SILPA (Sistem Layanan Antar Produk Pengadilan Agama) :

1. Petugas PTSP Agar berperan dalam membantu jalanya inovasi SILPA yakni pada saat penyerahan pengembalian sisa panjar (PSP) dengan menawarkan kepada pihak berperkara apakah produk yang dikeluarkan pengadilan mau diambil sendiri atau diantar dan juga memberitahu bahwa pengantaran produk tersebut sama sekali tidak dipungut biaya kecuali biaya yang telah ditentukan remi yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan langsung ke kas negara.

2. Apabila pihak berperkara meminta produknya diantar maka pihak perberkara diminta untuk langsung mengisi formulir permohonan dan surat pernyataan persetujuan pengantaran produk yang telah disediakan dengan ditunjukan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Panitera Pengadilan Agama Negara. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju produk diantar maka diminta untuk mengisi formulir pernyataan tidak setuju.

3. Kepada Panitera Muda Gugatan agar mendata semua perkara gugatan yang berkekuatan hukum tetap dan menginventarisir akta cerai tahun 2020 yang belum diambil para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum/ petugas penyerahan produk untuk dikelompokkan per kecamatan

4. Kepada Panitera Muda Permohonan agar mendata semu perkara permohonan yang berkekuatan hukum tetap dan menginventarisir salinan penetapan tahun 2020 yang belum diambil para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum / petugas penyerahan produk untuk dikelompokkan per kecamatan.

5. Bahwa Pengantar petugas pengantar produk Pengadilan Agama selain membawa produk yang akan diserahkan juga membawa kwitansi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), buku/ tanda terima penyerahan produk beserta formulir survey kepuasan masyarakat (SKM) dan formulir survey Indeks Persepsi Korupsi (IPAK)