PA.Negara laksanakan Monev kinerja

 

 

 

 

 

Kamis 25 Juni 2020, Pengadilan Agama Negara mengadakan rapat evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., KPA.Negara, Hj. St Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. , Hakim,  Panitera ,Sekretaris, Aparatur Pengadilan Agama Negara dan seluruh tenaga kontrak

Rapat evaluasi ini diadakan sebagai bentuk respon Pengadilan Agama Negara terhadap surat edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor : 1755/DJA/KP.02.1/5/2020 perihal Penilaian Prestasi Kinerja Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Triwulan I Tahun 2020. Yang dirilis di website Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama tanggal 14 Mei 2020.

Sistem Penilaian ini dimaksudkan untuk menjadi sarana monitoring dan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja setiap satuan kerja Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama dan menumbuhkan semangat berkompetensi secara terbuka, terukur dan akuntabel, objektif dan partisipatif. Adapun tujuan dari sistem penilaian ini untuk memetakan dan mendapatkan pimpinan pengadilan yang profesional, berintegritas, memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural serta menjadi bahan pertimbangan dalam promosi, mutasi dan demosi.

Ruang lingkup system penilaian dalam promosi dan mutasi tenaga teknis di lingkungan Peradilan Agama meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Administrasi Teknis dan Peradilan, terdiri dari:
   1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
   2. E-Court
   3. Administrasi Perkara Kasasi/PK
2. Menejemen Peradilan, terdiri dari:
   1. Sumber Daya Manusia, meliputi:
      1. Sistem Informasi Pegawai (SIKEP)
      2. Aplikasi Backup SIKEP (ABS)
      3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK)
   2. Keuangan, meliputi:
      1. Penyerapan Anggaran DIPA 01
      2. Penyerapan Anggaran DIPA 02
   3. Pelayanan Publik, meliputi:
      1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      2. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
      3. Website
      4. Inovasi
      5. Penghargaan/Juara yang diraih
   4. Reformasi Birokrasi, meliputi:
      1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMPRB)
      2. Zona Integritas Menuju WBK dan WBB

 Integritas/Moralitas, terdiri dari :

–        Kepatuhan Mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Rapat yang dimulai pada pukul 02:30 ini diadakan di Ruang Sidang  Pengadilan Agama Negara. “Rapat insidentil ini kita adakan  untuk evaluasi dan mencari solusi kedepan agar penilaian triwulan II Pengadilan Agama Negara terus meningkat dan mempertahankan posisi pertama ” Ujar Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.,  mengawali rapat.

Dalam penilaian ini, ada 5 point yang perlu ditingkatkan E-COURT, DIPA 01, WEBSITE, INOVASI dan JUARA