Sosialisasi dan Pengarahan yang ditujukan bagi Hakim Perempuan pada lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia

Jum’at, 16 Februari 2024, Pengadilan Agama Negara Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti zoom meeting yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia-Ikatan Hakim Indonesia (BPHPI-IKAHI) tentang kegiatan Sosialisasi dan Pengarahan yang ditujukan bagi Hakim Perempuan pada lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. dalam kegiatan ini memiliki agenda beberapa agenda. diantaranya Pengarahan dari Yang Mulia Dr. Nani Indrawati S.H., M.Hum (Hakim Agung Kamar Perdata MA RI), selaku Ketua Umum BPHPI-IKAHI,

Sosialisasi dari pengurus BPHPI-IKAHI meliputi tentang Sejarah pembentukan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia oleh Dr. Haja Nur Jannah Syap SH MH. dan Struktur organisasi BPHPI-IKAHI disampaikan oleh Dokter Latifah Setiawati SH M.Hum. serta penyampaian Program kerja IKAHI yang di sampaikan oleh 3 Narasumber yaitu D.r Dra. H.j Rokhanah, S.H., M.H.I. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak) selaku Ketua Divisi Pendidikan, D.r Dra. H.j Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu) dari Divisi Pemberdayaan Hakim Perempuan, dan Dra. H.j Muhayah, S.H., MH. . (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda) mewakili Divisi Publikasi dan Humas.

kegiatan ini khusus ditujukan bagi hakim perempuan di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat peran serta dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Melalui sesi ini, hakim perempuan diberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun jaringan kerja antar-hakim perempuan di seluruh Indonesia, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar-sesama, serta memperkuat solidaritas dalam upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagai penegak hukum di bidang peradilan agama. Dengan demikian, diharapkan hakim perempuan dapat lebih percaya diri dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.