Standar Pelayanan

1. Pelayanan Persidangan

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi MA Ri (Buku II)
4. SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.

1. Sidang dimulai pada jam 09.00. Jika tertunda Pengadilan akan memberitahukan alasan penundaan.
2. Pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian ( jadwal kehadiran para pihak ).
3. Jadwal sidang diumumkan melalui website dan papan pengemuman.
4. Pengadilan wajib memutus, menyelesaikan dan pemberkasan perkara (minutasi) maksimal 5 (lima) bulan.

1. Biaya Perkara

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi MA Ri (Buku II)
5. SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.
6. SEMA nomor 4 tahun 2008.
7. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/150/HK.05/I/2022 tentang Panjar Biaya Perkara dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Tahun 2022

1. Besar biaya panjar perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara.
2. Besar biaya panjar perkara diumumkan pada papan pengumuman dan website.
3. Besar biaya panjar setiap perkara ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank BRI Unit Negara-Kandangan.
5. Pengadilan akan meminta penambahan biaya panjar dalam hal biaya panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.
6. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan sisa biaya perkara yang tidak terpakai selama proses berperkara kepada Penggugat.
7. Bila maksimal 6 (enam) bulan sisa biaya panjar tidak diambil setelah pihak bersangkutan diberitahu maka akan di setor ke Kas Negara sebagai PNBP.

1. Biaya Perkara Banding

1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM. Yang terdiri dari:

– Biaya pencatatan pernyataan banding.

– Biaya banding yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

– Biaya Pengiriman uang melalui Bank / Pos.

– Biaya kirim berkas.

– Biaya Pemberitahuan.

1. Biaya Perkara Kasasi

1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Kasasi dalam SKUM. Yang terdiri dari:

-Biaya pencatatan pernyataan kasasi.

-Biaya kasasi yang ditetapkan MA RI.

-Biaya Pengiriman uang melalui Bank ke Rek. MA,

-Biaya kirim berkas.

-Biaya Pemberitahuan.

1. Biaya permohonan kasasi dikirim oleh pemegang kas melalui: Bank.
2. Bukti pengiriman dilampirkan dalam berkas.

1. Biaya Perkara Peninjauan Kembali

1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Peninjauan Kembali dalam SKUM. Yang terdiri dari:

-Biaya peninjaunan Kembali yang ditetapkan oleh KMA.

-Biaya pengiriman melalui Bank.

-Ongkos kirim berkas.

-Biaya Pemberitahuan.

1. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum
   • Permohonan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma)

– Pernyataan tidak mampu

1. Pemohon mengajukan secara lisan atau tertulis, kepada Ketua PA Negara dengan dokumen pendukung;
2. Panitera meregister permohonan, hakim yang ditunjuk memeriksa atas ketidak mampuan pemohon.
3. Permohonan disetujui atau tidak oleh hakim pemeriksa.

1. SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
2. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
3. SK Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/137/HK.05/I/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2022 :

Datang langsung ke Meja Pengaduan atau melalui situs siwas.mahkamahagung.go.id, atau secara tertulis melalui Email atau Pos dengan melampirkan bukti terkait.

1. Petugas meja pengaduan menerima pengaduan dengan tanda terima pengaduan yang tertera register pengaduan.
2. Jika melalui pos dengan dengan surat balasan penerimaan dengan mencantumkan nomor register.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. SK KMA No 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
3. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
4. SK Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/137/HK.05/I/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2022 :

2. Meja Informasi menerima formulir permohonan;

3. Pengadilan memberi jawaban baik secara langsung atau tidak langsung.

4. Jawaban atas permintaan informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

1. HIR
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. Kompilasi Hukum Islam
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
9. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
10. PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
11. SEMA nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
12. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006

1. Surat Edaran TUADA UDILMILTUN MARI no. MA/KUMDIL/8810/1987
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia