Integritas dari Meja Hijau: Memperkuat Benteng Bela Negara di Pengadilan Agama

Oleh : Faisal Hanif Ramadhan, A.Md.Kom

Dunia peradilan kembali diguncang kabar duka. Putusan Pengadilan Tipikor pada 3 Desember 2025 yang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara bagi tiga oknum hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom atas kasus suap korporasi minyak goreng adalah sebuah anomali yang menyakitkan. Kasus ini bukan sekadar berita kriminal, melainkan bahan refleksi mendalam bagi saya sebagai peserta Latsar CPNS dalam mendalami Modul Agenda I.

Dalam Modul Analisis Isu Kontemporer, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar

biasa. Kasus suap yang melibatkan oknum hakim ini membuktikan betapa sistematisnya modus “sel putus” yang digunakan untuk menutupi kejahatan. Sel putus adalah modus ini dirancang agar antar pelaku atau kelompok (sel) tidak saling mengenal secara mendalam atau tidak memiliki hubungan langsung yang terlihat. Majelis hakim yang memvonis dengan tegas menyebut ini sebagai pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.

Bagi kita di Pengadilan Agama, isu ini menjadi peringatan bahwa integritas adalah harga mati. Masyarakat bertanya-tanya, “Jika yang memperjuangkan independensi saja menerima suap,

kepada siapa lagi kita bisa percaya?”. Inilah tantangan riil yang dibahas dalam modul kedua: bagaimana ASN tetap tegak di tengah godaan yang terstruktur.

Modul Wawasan Kebangsaan mengajarkan bahwa ASN adalah perekat bangsa. Ketika

kepercayaan publik runtuh akibat korupsi di lembaga peradilan, tugas kita adalah menjahitnya kembali melalui nilai-nilai Bela Negara. Nilai “Setia pada Pancasila” bukan hanya jargon, melainkan diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap meja layanan di Pengadilan Agama bersih dari praktik pungli dan gratifikasi. Kita tidak boleh membiarkan adanya “inkonsistensi antara ucapan dan perbuatan”.

Melalui Modul Kesiapsiagaan Bela Negara, kita belajar bahwa kesiapan fisik harus dibarengi dengan ketangguhan mental. Menghadapi modus kejahatan yang semakin canggih, ASN harus memiliki imunitas diri. Di Pengadilan Agama, kesiapsiagaan ini berarti memiliki keberanian

untuk memutus mata rantai “sel” korupsi sejak dari pikiran.

Jadi dari resensi ketiga modul Agenda I ini menjadi pengingat pahit tetapi tetap penting. Bela Negara di lingkungan peradilan bukan hanya tentang angkat senjata, melainkan tentang menjaga kejujuran di setiap hela napas pelayanan. Membangun birokrasi yang bersih adalah cara terbaik bagi kami, CPNS Mahkamah Agung untuk benar-benar mencintai tanah air.