Standar Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pengadilan

Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

	Keterangan	LINK
a.	Profil Pengadilan	>>Klik Disini<<
b.	Struktur Organisasi	>>Klik Disini<<
c.	Profil Pimpinan	>>Klik Disini<<
d.	Profil Hakim	>>Klik Disini<<
e.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	>>Klik Disini<<
f.	Standar Pelayanan	>>Klik Disini<<
g.	Prosedur Berperkara	>>Klik Disini<<
h.	Biaya Perkara	>>Klik Disini<<
i.	Jadwal Sidang	>>Klik Disini<<
j.	Program Kerja	>>Klik Disini<<
k.	Laporan Kinerja	>>Klik Disini<<
l.	Laporan Keuangan	>>Klik Disini<<
m.	Pengadaan Barang/Jasa	>>Klik Disini<<

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum lahirnya undang undang keterbukaan informasi publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah itu, terbitlah peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian terbit pula Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan puublik, termasuk pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang merupakan turunan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	>>Klik Disini<<
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	>>Klik Disini<<
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	>>Klik Disini<<
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	>>Klik Disini<<
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan	>>Klik Disini<<
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	>>Klik Disini<<
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	>>Klik Disini<<
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Pengadilan	>>Klik Disini<<
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Negara Kelas II	>>Klik Disini<<
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II tentang Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Negara Kelas II Tahun 2026	>>Klik Disini<<
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Negara Kelas II Tahun 2026	>>KIik Disini<<